Cuaca Ekstrem, Pemprov Jabar Terapkan Status Siaga Darurat Untuk Antisipasi Bencana
Acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) #83 bertajuk Penanganan Banjir di Jabar di Gedung Sate, Jumat (12/11/2021). (ist)
JAVANEWS | BANDUNG,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga darurat dalam mengahadapi cuaca ekstrem saat ini. Hal itu seiring dengan terjadinya bencana di beberapa daerah di Jawa barat.
"Ada sekitar 57 titik bencana di Jawa Barat akhir akhir ini, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lainnya. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan pa Gubernur pun sudah menyatakan siaga darurat di Jawa Barat," jelas Dani Ramdani Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat dalam acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) #83 bertajuk Penanganan Banjir di Jabar di Gedung Sate, Jumat (12/11/2021).
Diakui Dani, dalam beberapa bulan terakhir ini kasus bencana di Jawa Barat memang cukup mengalami peningkatan. Bahkan kasusnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Terkait itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah memetakan kesiap siagaan di wilayah yang rawan terjadi bencana.
"Kita sudah melakukan antisipasi dengan aktivasi posko siaga darurat. Dalam hal ini tentunya kita berkoordinasi dengan instansi lainnya, baik Basarnas TNI dan Polri," katanya.
Tidak hanya itu saja, lanjutnya pihaknya pun telah menempatkan sejumlah alat berat di setiap UPTD, khususnya daerah yang rawan bencana. Terlebih ada beberapa daerah di Jawa Barat yang rawan terjadinya bencana.
"Seperti di wilayah Cianjur Selatan kita sudah siapkan alat berat di UPTD dan tidak lagi di kantor dinas, karena jaraknya yang jauh dari BPBD ke kecamatan di selatan," jelasnya.
Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan bencana siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor. Status tersebut berlaku dari 15 Oktober hingga 30 April 2022 dan dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan. Penetapan status tersebut tertuang dalam Kepgub Jabar Nomor : 360/Kep. 606-BPBD/2021 yang tertanggal 19 Oktober 2021. Terkait itu Ridwan Kamil pun mengimbau kepala daerah dan kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk siaga satu menghadapi musim hujan.
Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar Dikky Achmad Sidik mengatakan, untuk menekan potensi terjadi banjir, Pemda Provinsi Jabar dan pemerintah pusat sudah melakukan sejumlah upaya pengendalian.
Pertama, Pemda Provinsi Jabar telah mengidentifikasi titik-titik rawan banjir. Selain itu, pemerintah pusat pun sudah dan sedang membangun beberapa infrastruktur pengendali banjir.
"Untuk Citarum, kita bisa lihat sendiri, sudah banyak yang dilakukan, mulai dari Terowongan Nanjung, kemudian Floodway Cisangkuy, kemudian juga ada pembangunan Kolam Retensi yang sedang dikerjakan," kata Dikky.
Dikky menuturkan, infrastruktur banjir tidak hanya dibangun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum, tetapi juga Wilayah Sungai lainnya seperti Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Ia mencontohkan saat ini pemerintah pusat sedang menuntaskan pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi.
Selain itu, pemerintah pusat sedang membangun Bendungan Leuwikeris di Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terjaga dan pengendalian banjir.
"Dari semua kegiatan tersebut, yang paling utama adalah kita berkolaborasi untuk pengendalian banjir ini. Karena kalau kita lihat berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh BBWS maupun kita. Tentunya, kegiatan ini membutuhkan biaya yang sangat besar dan waktu yang cukup panjang," ucapnya.
"Padahal kalau kita bisa bersinergi dengan masyarakat semua, dengan pentaheliks, salah satunya adalah bagaimana kita bisa menampung air hujan yang turun di kita itu tidak segera lari ke drainase atau ke sungai. Dengan sumur resapan, debit air bisa berkurang cukup banyak," tambahnya.
Selain menampung air hujan melalui sumur resapan, Pemda Provinsi Jabar mengajak masyarakat untuk sama-sama mengurangi volume sampah sejak dari rumah tangga. (wan)
Seluruh materi dalam naskah ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan, somasi, atau keberatan ditujukan kepada pengirim.