PSI Bongkar Kejanggalan Nota Keuangan dan RAPBD P Pemkot Bandung

210914160207-psi-b.jpg

PSI Bongkar Kejanggalan Nota Keuangan dan RAPBD P Pemkot Bandung (Foto: Istimewa)

JAVANEWS.TV I BANDUNG,-

Menyambut Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh Walikota Bandung Oded Daniel, yang diterima oleh DPRD Kota Bandung, maka DPD PSI Kota Bandung hendak menyampaikan temuan dan pendapat.

"Temua dan pendapat kami ini untuk diketahui oleh publik sebagai wujud keberpihakan kami kepada masyarakat Kota Bandung,"kata Ketua DPD PSI Kota Bandung Yoel Yosaphat kepada wartawan pada video conference, Selasa (14/9/2021)

Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung ini menjelaskan saat ini di seluruh Indonesia, juga Kota Bandung mengalami Pandemi Covid yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020. Demi menekan penularan dan pengendalian Pandemi, Pemerintah telah melaksanakan program pembatasan, baik berupa PSBB, PPKM, PPKM Darurat, maupun PPKM Level 1-4.

Meskipun Indonesia dianggap termasuk negara yang berhasil mengendalikan Pandemi, tingkat kematian di Kota Bandung masih relatif tinggi dan membawa banyak duka. Karena itu, pengendalian Pandemi Covid-19 tetap merupakan prioritas dari Pemerintahan.

Selain itu, kata Yoel, pembatasan yang dilakukan telah berdampak secara ekonomi, dengan turunnya perekonomian Indonesia sejak kuartal ke-2 tahun 2020 hingga tahun 2021. Tingkat pengangguran meningkat, banyak usaha tutup, ketersediaan barang menurun, risiko inflasi tinggi, dan likuiditas keuangan menurun.

"Saat ini banyak masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan memadai, dan kehabisan dana tabungan,"tegasnya

Melihat kondisi tersebut, maka Yoel kembali menegaskan perencanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 menjadi sangat krusial dan harus dilaksanakan dengan seksama. Tapi transparansi anggaran dari Pemerintah Kota Bandung tidak kunjung terwujud.

"Tahun ini menjadi hattrick (tiga kali beruntun) bagi kami untuk meminta transparansi anggaran. Kami bahkan tidak memiliki akses terhadap SIPD untuk melihat komponen anggaran.
Dalam kondisi ekonomi yang berat seperti sekarang, dimana PAD Kota Bandung yang tertekan, hingga Transfer dari Pusat yang menurun, maka kita harus lebih teliti mengelola anggaran.Tidak bisa tidak, seharusnya transparansi anggaran harus dikedepankan,"jelasnya

"Tapi realitanya kami mendapatkan rancangan anggaran dalam bentuk hardcopy, dengan waktu yang sangat mepet, dan isinya pun tidak detil hingga komponen. Hal ini menyulitkan kami untuk mengawasi perencanaan Anggaran secara seksama,"tambahnya

Yoel menyebutkan Pemerintah Kota Bandung harus memberikan data yang dibutuhkan untuk penilaian atas persetujuan anggaran. Terutama di masa pemulihan ekonomi, kita perlu tahu apakah program dan objek yang mau dibelanjakan itu benar-benar perlu dan nilainya efektif atau tidak.

Beberapa laporan temuan atas Rencana APBD P Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 diantaranya; pertama Belanja Peralatan dan Mesin untuk SD dan SMP.
Kita semua tahu betapa penting pendidikan dibangun, apalagi sudah lebih dari setahun belajar dari rumah. Baru bulan September ini akan mengadakan PTM Kembali. DPD PSI Kota Bandung menilai adanya kejanggalan karena terdapat kenaikan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan hingga lebih dari Rp 200 Milyar dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Hal ini adalah anggaran yang seharusnya berfokus untuk menanggulangi Pandemi Covid dan pemulihan akibatnya.
Tapi, Pemerintah Kota justru menganggarkan Pengadaan Mebel untuk SD sebesar 27 Milyar. Pengadaan Perlengkapan SD 35 Milyar. Pengelolaan Dana BOS SD 25 Milyar. Lalu untuk SMP: Pengadaan Mebel SMP 25 Milyar. Pengadaan Perlengkapan SMP 98 Milyar, serta Pengelolaan Dana BOS SMP 7,7 Milyar. Totalnya lebih dari 200 Milyar!

"Kami mengerti bahwa sekolah-sekolah membutuhkan mebel dan perlengkapan, tetapi meminta anggaran sebesar itu dalam situasi seperti sekarang, rasanya kurang tepat,"katanya

Temuan kedua yakni Program Aplikasi Informatika. Diketahui, dalam perubahan APBD TA 2021, pada Diskominfo ada mata kegiatan Program Aplikasi Informatika. Di dalamnya ada sub-kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk kegiatan ini semula dianggarkan Rp 17.158.182.540, kini berubah naik menjadi Rp.21.536.782.540, artinya kenaikan sebesar 4,38 Milyar. Intinya adalah untuk penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

"Kami menemukan bahwa Anggaran ini sangat berlebihan, bahkan pada anggaran awal sebesar 17,16 M itu juga terasa sangat besar,"tegasnya

Sebagai pembanding, untuk anggaran yang sama, kami mendapati di kota Semarang, jumlah anggarannya hanya sebesar 197 juta rupiah. "Sehingga hal ini menjadi pertanyaan kami, apakah memang diperlukan berbelanja sebesar itu di masa pandemi ini? Apakah memang berpengaruh langsung terhadap pengendalian covid dan pemulihan ekonomi?,"ungkapnya

Kemudian temuan ketiga yaitu Penurunan Anggaran Program Rehabilitasi Ssosial
Dengan bencana nasional Pandemi Covid, dampak dialami oleh berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya golongan masyarakat yang selama ini terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan peningkatan pengangguran yang sudah berlangsung lebih dari setengah tahun terakhir, banyak keluarga yang kehabisan uang tabungan sedangkan belum memiliki pekerjaan atau penghasilan yang cukup menutupi kebutuhan sehari-hari.

Bagaimana dengan kondisi warga yang karena bencana Pandemi membutuhkan bantuan sosial, justru anggaran APBD P untuk Dinas Sosial menjadi lebih kecil daripada APBD murni tahun 2021?

"Kami melihat bahwa dari tahun ke tahun, Anggaran Dinsos lebih besar untuk kebutuhan internal. Sebagian besar anggaran belanja adalah untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari Rp 27,79 M yang turun Rp 3,97 M (-14,2%) menjadi Rp 23,82 M.

Sementara untuk Program Rehabilitasi Sosial dari Rp 9,39 M terjadi penurunan Rp 2,69 M (-28,6%) menjadi Rp 6,70 M. Secara persentase, kita lihat penurunan pada Program Rehabilitasi Sosial sangat besar.

"Apa yang mau dilakukan Dinsos pada akhir sisa tahun 2021? Kita lihat sekarang sudah lebih banyak orang terlantar di jalanan, tapi justru anggarannya berkurang!,"tegasnya

"Kami juga lihat ada pos yang sepertinya tidak ada perubahan. Misalnya pada Sub-Kegiatan Penyediaan Alat Bantu, nilainya Rp 140.882.500, kalau sepintas diperhatikan tidak ada perubahan,"tambahnya

Tetapi bila diteliti lebih dalam, ada perubahan di mana posting semula pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin kini dihapus, lantas dibuat posting baru dengan jumlah sama persis pada Belanja Operasi Barang dan Jasa. Belanja Modal dan Belanja Operasi mempunyai cara pertanggungjawaban yang berbeda.

"Selain itu, kami melihat bahwa dana yang dianggarkan kecil sekali, tidak sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Menurut hemat kami, masalah sosial perlu mendapat perhatian lebih dari pemkot Bandung,"katanya

Adapun temuan ke empat adalah Tidak Adanya Dukungan Anggaran untuk Para Pencari Kerja. Seperti diketahui betapa besar masalah pengangguran saat ini akibat pembatasan demi menekan Pandemi Covid-19. Namun, yang kita ingin lihat adalah integritas, kesesuaian antara perkataan dengan perencanaan anggaran serta program-program detil di dalamnya. Bukan sekedar melihat garis besar saja.
Misalnya, kita lihat pada Program Penempatan Tenaga Kerja, pada sub-kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota, semua anggaran untuk Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari kerja sama sekali dihilangkan, menjadi nol.

"Padahal, semula anggarannya juga tidak besar hanya sekitar Rp 27 juta. Bayangkan, di Kota Bandung ini semakin banyak pencari kerja, bukankah mereka justru membutuhkan penyuluhan dan bimbingan?,"imbuh ya

Demikian juga dalam Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, semua anggaran untuk Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang semula sebesar Rp 46 juta juga sama sekali dihilangkan menjadi nol. Demikian pula dengan anggaran Job Fair / Bursa Kerja dari semula Rp 555 juta dipangkas Rp 327 juta menjadi hanya Rp 227 juta.

"Bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat membantu para pencari kerja?
Kalau kita kembali melihat sasaran meningkatnya penempatan kerja, kami lihat perubahan anggaran yang diajukan sama sekali tidak sesuai dengan sasaran itu. Padahal, rakyat sangat membutuhkan peranan Pemerintah Kota Bandung,"jelasnya

Sementara itu, temuan ke lima adalah Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Dengan kondisi masyarakat mengalami penyusutan ekonomi, ancaman besar datang dari inflasi atau kenaikan harga dari bahan-bahan pokok. Dalam keadaan terjadi kenaikan, biasanya Disdagin bertugas menjaga kestabilan harga dengan pelaksanaan operasi pasar.

Namun dalam APBD P, justru anggaran Kegiatan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten Kota justru dipangkas hingga Rp 827 juta.

"Kami menilai, pengamanan ini seharusnya ditambah, supaya harga bagi rakyat stabil, tapi justru dikurangi. Bagaimana jika terjadi kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun? Apakah tersedia anggaran yang cukup untuk menjaga kestabilan?,"katanya

Sebaliknya, Disdagin menganggarkan Pameran Dagang untuk Ekspor, Pameran Dagang Nasional dianggarkan 586 juta, sedang Pameran Dagang Lokal dianggarkan 1,99 M. Total untuk Pameran Dagang ini dianggarkan lebih dari Rp 2,5 M. Ini merupakan anggaran tambahan yg tidak ada pada APBD 2021 awal.

"Kami mempertanyakan mengapa terjadi kenaikan anggaran untuk pameran EKSPOR, di mana peserta ekspor masih terbatas karena ada Pandemi COVID-19, padahal anggaran terbatas sehingga harus memangkas anggaran menjaga kestabilan bahan pokok?,"katanya
.
Sedangkan Temuan ke enam yaitu Pelestarian Kesenian Tradisional. Dengan kondisi masyarakat yang terpuruk, segmen masyarakat yang sangat berat menanggung keadaan adalah para seniman dan budayawan. Kalau selama ini Disbudpar diasosiasikan hanya dengan pariwisata, orang sering lupa bahwa tupoksi juga menyangkut pelestarian kesenian tradisional Kota Bandung.

Namun, apa yang terjadi? Justru terjadi pemangkasan hingga 3,62 M atas Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Demikian juga terjadi pemangkasan anggaran kegiatan Program Pengembangan Kesenian Tradisional hingga Rp 585 juta.

Disbudpar sendiri tidak melakukan pemangkasan secara internal, dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, anggaran masih di 26,1 M, malah bertambah 11 juta.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tetap di 13.890.071.835. Malah di Administrasi Umum Perangkat Daerah muncul peningkatan 836,7 juta, terutama pada Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yg bertambah 1 M.

Anehnya, walau peralatan dan perlengkapan kantor bertambah, anggaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah justru turun 516 juta. Belanja operasi barang dan jasa untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik turun 556 juta.

"Bagaimana bisa terjadi, sementara penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor bertambah 1 milyar, biaya utilitas justru turun? Apakah peralatan dan perlengkapan kantor itu tidak memakai listrik atau biaya komunikasi?,"katanya

"Tentang Pariwisata, kita tidak bisa berbuat banyak karena memang masih ada pembatasan, yang kemungkinan masih berlangsung sampai akhir tahun. Namun, bagaimana dengan Ekonomi Kreatif?,"tambahnya

Dalam rencana APBD P, muncul kegiatan Penyediaan Prasarana sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif. Bentuknya terutama belanja modal gedung dan bangunan baru, nilainya Rp. 1,77M.

Tetapi, Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dipangkas 1 M, terutama pada Pengembangan Sistem Pemasaran. "Jadi, bangunan dibuat tapi pemasaran dikurangi. Bagaimana kelangsungan ekonomi kreatif jika tidak dibantu pemasarannya oleh Pemerintah Kota Bandung?,"ujarnya

Sementara itu, PSI juga membongkar temuan ke tujuh yakni Penyedia Sarana Penunjang Pelayanan KB.
Terakhir adalah pemangkasan anggaran Penyedia Sarana Penunjang Pelayanan KB hingga 2,67 M serta anggaran Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal sebesar 1,4M. Pasalnya salah satu dampak paling nyata yang dialami masyarakat selama pandemi dan PPKM ini adalah meningkatnya perilaku seksual, dikarenakan intensitas masyarakat dalam berkegiatan di rumah meningkat drastis bahkan dapat dikatakan ekstrim dibandingkan sebelumnya.

Hal ini menyebabkan angka kelahiran selama pandemi meningkat tajam, BKKBN mencatat angka kelahiran nasional meningkat sekitar tiga ratus ribu di bulan Januari 2021.

"Dari sini sangat terlihat bahwa penyediaan sarana penunjang pelayanan KB sesungguhnya merupakan kebutuhan masyarakat, yang apabila dananya dipangkas tentu berdampak besar bagi fertility rate agar dapat terjaga sehingga perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dapat lebih maksimal,"pungkasnya

Pewarta: Rahmat
Editor: Rahmat
©2021 JAVANEWS.TV

Komentar