Mantan Ketua KPK: Menag Lukman Layak Diberhentikan

  • Redaktur by rahmat Rabu, 20 Mar 2019, 21:03

Foto: net

JAVANEWS.TV I BANDUNG,- Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas menilai kepemimpinan Menteri Agama (Menag), Lukman Hakim Saifuddin layak diberhentikan karena kepemimpinanya dinilai sudah cacat.

"Itu (korupsi) selalu akan terjadi jika Kementerian Agama tidak dirombak total orangnya maupun manajemennya atau sistemnya. Pilih Plt tapi jangan ditunjuk oleh presiden,"ujar Busyro kepada detikcom, Rabu (20/3/2019).

Belum lama ini KPK berhasil menyita uang sebanyak Rp 180 juta dan USD 30 ribu dari laci ruang kerja Menag. Busyro yakin dengan temuan ini kerja Kemenag akan terganggu.

"Bukan dipecat ya, diberhentikan (sehingga) semua proses-proses ke dalam, kepemimpinan bisa lancar, itu. Kalau sekarang kan terganggu, apalagi di ruang kerjanya ditemukan itu," ujarnya.

"Wibawa Menteri (Lukman) sebagai pejabat tinggi di kementerian itu kan sudah rontok dengan uangnya disegel itu. Sudah, itu faktor kepemimpinan cacat. Kalau cacat ya jangan dipertahankan," lanjutnya.

Terkait pengganti Lukman, Busyro menyarankan Presiden Jokowi membentuk panitia seleksi (panel) independen. Pansel tersebut harus berisikan kalangan profesional di bidangnya, tugasnya menggodok nama-nama yang layak menggantikan Lukman.
Baca Juga:

Romi Terjaring OTT KPK Terkait Jabatan di Kemenag

Jadi Koruptor, KPK: 193 ASN di Jabar Dipecat


"Kali ini harus ada terobosan karena Depag (Kameneg) sudah berkali-kali lo (tersandung perkara korupsi), itu berarti kan sudah parah. Lalu caranya bagaimana? Presiden membentuk tim independen," jelasnya

Menurutnya, presiden harus membentuk tim assessment independen yang profesional, yang independen, yang imparsial, tidak primordial parpol maupun ormas.

"Nah, pansel ini kemudian hasilnya disampaikan kepada Presiden, ajukan tiga untuk dipilih satu," ungkapnya.

Dia menilai Plt pengganti Lukman sebaiknya diambil dari kalangan profesional di luar parpol. Dia khawatir jika Presiden Jokowi menunjuk pengganti Lukman dari kader partai maka tindak korupsi yang sama akan berulang.

"Jangan ngambil dari organisasi Rommy, jangan. Itu akan potensi mengulang, sama saja," pungkasnya (MAT)

Stempel hada stamp

BERITA TERKAIT

Sports

Berita Terkini

Berita Populer

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, discount, etc..