Buruh Minta Gubernur Jabar Tetapkan Perda UMSK

  • Redaktur by rahmat Monday, 29 Apr 2019, 13:39

Foto: Istimewa

JAVANEWS.TV I BANDUNG,- 
Buruh se-Jawa Barat yang tergabung dalam KSPSI Provinsi Jawa Barat (FSP TSK SPSI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI) meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera tuntaskan UMSK 2019 yang belum selesai dan membuat perda proses penetapan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten-Kota).

Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta mengatakan Perda ini penting karena sebagai acuan proses penetapan upah layak bagi buruh di jawa barat kedepan. Selama ini penetapan upah tersebut cenderung tidak berpihak pada buruh, karena diatur oleh permenaker no. 7 tahun 2013 yang kemudian diganti dengan permenaker no. 15 tahun 2018, peraturan menteri ini mengatur proses penetapan UMSK harus berdasarkan kajian dewan pengupahan dan harus dirundingkan antara asosiasi pengusaha sektor yang bersangkutan dengan serikat pekerja.

"Sampai sekarang di Jawa Barat belum ada asosiasi pengusaha sektor ini. Issue ini akan disampaikan ketika Rayakan May Day Di Gedung Sate Bandung Jawa Barat,"katanya kepada wartawan di Bandung, Senin (29/4/2019)

Menurut Sidarta asosiasi pengusaha sektor yang belum ada atau terbentuk inilah yang menjadi polemik dan masalah berkepanjangan sampai sekarang.

"Kalau asosiasi pengusaha sektornya saja tidak ada, kemudian serikat pekerja diminta berunding dengan siapa?,"tegasnya

Hal ini, kata Sidarta, tidak dipahami atau disengaja oleh pemerintah pusat yang membuat peraturan menteri tersebut dan pemerintah daerah jawa barat yang membuat peraturan gubernur nomor 54 Tahun 2018, tentang tata cara penetapan dan pelaksanaan upah minimum di Provinsi Jawa Barat.

Dia menilai peraturan Gubernur tersebut hanya mengekor atau copy paste peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta dan realita yang ada di Jawa Barat yang belum ada asosiasi pengusuha sektor yang dimaksud oleh peraturan menteri tersebut.

Sidarta menegaskan peraturan Menteri tentang upah minimum tersebut juga bertentangan dengan makna UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, seharusnya penetapan upah minimum yang merupakan jaring pengaman harus menjadi tanggungjawab negara.

"Bukan dirundingkan antara pekerja dan pemberi kerja, tapi harus dilakukan survey pasar oleh dewan pengupahan sesuai kebutuhan hidup layak bagi seorang pekerja lajang dengan masa kerja nol tahun,"tegasnya

Dia berharap kepada Gubernur dan Kadisnakertrans Jawa Barat segera menutaskan UMSK 2019 kabupaten Karawang dan Bogor yang belum selesai sampai sekarang serta merevisi pergub 54 tahun 2018 agar proses penetapan UMSK bisa dirundingkan antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha Indonesia sepanjang asosiasi pengusaha sektor belum terbentuk untuk “Jawa Barat Juara” sebagai jalan tengah.

Pada kesempatan yang sama Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto menyatakan bahwa pada May Day tahun 2019 yang kita rayakan bersama ini, SPSI tidak hanya membawa issue upah yang disuarakan dan perjuangkan. lebih dari itu ada juga tuntutan penting lainnya, diantaranya ;
Baca Juga:

Kang Emil Harap Perekonomian Pesantren Lebih Maju

Dua Peserta Tuna Rungu Siap Jadi Ajudan Gubernur Jabar


Isu Lokal Jawa Barat meliputi
1. Gubernur Jabar segera tertibkan Perda tentang Proses Penetapan UMSK Jawa Barat, untuk kepentingan UMSK 2020 revisi Pergun 54/2018.

2. Gubernur Jabar Tertibkan Perda Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Jawa Barat.

Sedangkan isu Nasional beberapa tuntutannya antara lain;

1. Cabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Cabut PP/78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan
3. Cabut Permenaker 15/2018 Tentang Upah Minimum
4. Cabut Permenkes 51/2018 Tentang Urun Biaya BPJS Kesehatan
5. Tolak Revisi Undang Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
6. Turunkan Tarif Listrik
7. Turunkan Harga BBM
8. Turunkan Harga Gas
9. Turunkan Pajak
10. Turunkan Harga Sembako

Roy Jinto juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga kota bandung yang akan melintas di seputar gedung sate pada hari rabu, 1 Mei 2019 yang merupakan “Hari Raya Kaum Buruh Se Dunia” apabila terjadi kemacetan.

"Bagi elemen warga masyarakat yang ingin turut memberikan empati dan solidaritasnya terhadap perjuangan hak dan kepentingan kaum buruh kami ucapkan banyak terima kasih dengan harapan tidak mengganggu marwah perjuangan kaum buruh,"pungkasnya (MAT)

BERITA TERKAIT

Sports

Berita Terkini

Berita Populer

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, discount, etc..