Angka Kerugian Negara di Jabar Cukup Tinggi, BAP DPD RI Minta Pemda Tindaklanjuti Temuan

  • Redaktur by Wawan Kamis, 07 Nov 2019, 21:42

JAVANEWS.TV | BANDUNG,- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI Angelius Wake Wako menilai angka kerugian negara dan daerah di wilayah Jawa Barat cukup besar. Sehingga hal tersebut perlu segera diselesaikan.  

"Ini kunjungan kerja BAP DPD RI ke jabar, ini menindaklanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2018. Dimana Jabar ini termasuk dalam wilayah yang angka kerugian negaranya cukup besar dan ada beberapa entitas yang dalam tahapan wdp. sebagai bap tentu dengan kemitraan bpk ri tentu menginginkan agar temuan temuan kerugian negara bisa ditindaklanjuti dan bisa mengembalikan kerugian negara. Kalau tidak dikembalikan bisa berdampak pada opini kabupaten kota dan proviunsi," jelas Angelius Saat kunjungan kerja ke Pemprov Jabar, Kamis (7/11/2019).

Dikatakannya kerugian negara dan daerah tersebut perlu diselesaikan dengan baik. Baik dari sisi administrasinya, akuntabilitasnya dan lainnya.

"Saya pikir riskan bicara kerugian keuangan negara ini. Standar akuntansi harus diperhatikan. pelaporan ini basisnya akutansi sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Seperti Kasus di bandung barat, soal bpjs di rumah sakit. Ini soal integritas penyelengara," katanya.

Namun demikian lanjutnya, ia merasa senang dengan system terpadu yang telah diterapkan di Jawa Barat. Sehingga hal tersebut bisa memudahkan pelaporan dan pengawasannya.

"Saya senang kalau di jabar dengan sistem pelaporan dan sistem pengawasasn yang dibuat sistem terpadu dengan aplikasinya. ini sesuatu yang progres dan  bisa memudahkan," katanya. 

Meski demikian selama ini kendala yang banyak dihgadapi pemerintah daerah diantaranya terkait dengan masalah input data.
"Kendalanya adalah sistem saat input data, kendalanya di SDM untuk menginput sistem, karena sekarang ini semua sudah by sistem," katanya.

Sementara itu Inspektur Daerah Jabar, Ferry Sofwan Arief menyebut bahwa kerugian negara hasil temuan BPK atas sejumlah wilayah mencapai Rp 29 miliar. Sebagian besar terjadi di sektor pembangunan infrastruktur.

"Ada kelebihan pembayaran dalam pengerjaan jalan misalnya, dan itu sudah kita tindaklanjuti kendati belum seluruhnya karena ini kan harus dirunut lagi. Baru sekitar 20 persennya. Sebesar Rp 10 miliar yang sudah dikembalikan," tandasnya.

Untuk keperluan tersebut, pihaknya membentuk tim penyelesaian kerugian daerah. Diharapkan, langkah tersebut bisa menuntaskan temuan-temuan yang memang harus ditindaklanjuti sehingga kerugian negara tersebut bisa dibayarkan ke kas daerah. (wan)

  • Share

BERITA TERKAIT

Sports

Berita Terkini

Berita Populer

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, discount, etc..