Menuai Kontroversi, DPP Forum PLKP Minta Pembubaran Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal Dikaji Ulang

  • Redaktur by Wawan Sabtu, 28 Des 2019, 14:46

JAVANEWS.TV | BANDUNG,- Penerbitan Peraturan Presiden No.82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan menuai kontroversi. Terlebih Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pun melakukan pembubaran terhadap Direktorat Jendral  Pendidikan Nonformal yang membawahi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kebijakan tersebut pun membuat para pengelola lembaga kursus dan  stakeholder dibidang tersebut angkat bicara.

Seperti halnya yang diungkapkan Sekertaris Jenderal DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (Forum PLKP) H. Zoelkifli M. Adam, S.Pd.,M.M. Dikatakannya, kebijakan kementrian pendidikan dan kebudayaan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap para pengusaha. Apalagi sampai adanya pembubaran Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal yang selama ini melakukan pembinaan terhadap para pengelola lembaga kursus dan pelatihan.

"Tentunya kita berharap agar perpres No.82 tahun 2019 tersebut dikaji ulang. Terutama yang terkait dengan pembubaran Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal yang membawahi Direktorat Pembinaan Kursus dan pelatihan. Kita harapkan kebijakan itu dicabut," jelas Zoelkifli kepada wartawan, sabtu (28/12/2019).



Diungkapkannya, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No.82 Tahun 2019 Tentang Kementetian Pendidikan Dan Kebudayaan, maka Forum Pengelola Lembaga Kursus Dan Pelatihan ( Forum PLKP) menyampaikan sikap resmi organisasi. Terlebih lembaga kursus dan pelatihan selama ini sangat dirasakan manfaatnya baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

"Karena program kursus dan pelatihan sudah terbukti dapat dihandalkan dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia serta mampu mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat," katanya.

Dikatakannya, ada anggapan bahwa dengan dibubarkannya Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan Direktorat Pembinaan GTK PAUD Dan Dikmas, Presiden telah mengingkari kontribusi/ sumbangsih program kursus selama ini. Selain itu dengan membubarkan 2 Direktorat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tidak lagi menjadikan kursus dan pelatihan atau dengan sebutan lain sebagai bagian dari program peningkatan kualitas SDM Indonesia yang perlu dibina secara terarah dan terencana.

Dalam hal itu Forum PLKP tidak sependapat dengan pemikiran atau pendapat yang mengatakan bahwa karena Kementerian PAN dan RB alergi dengan Nomen klatur yang tumpang tindih maka Kursus dan Pelatihan akan menjadi binaan Kementerian Tenaga Kerja ( Kemennaker ).

"Sebenarnya kalau pihak terkait memahami Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1998, tidak ada ada yang tumpang tindih antara Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) yang merupakan binaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan dengan Lembaga Pelatihan Kerja ( LPK ) yang merupakan binaan Kementerian Tenaga Kerja. Karena LPK berdasarkan Kepres No. 68 Tahun 1998 merupakan lembaga pelatihan bagi tenaga kerja yang sedang bekerja dan yang akan ditempatkan dalam pekerjaan. Sedangkan Kursus merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi yang mengikuti kursus di LKP itu bukan saja untuk bekerja tetapi juga untuk tujuan lain seperti untuk bisa berwirausaha dan mengembangkan diri, sedangkan pelatihan kerja memang semata mata untuk menyiapkan seseorang untuk bekerja, dengan demikian kursus dan pelatihan tidak cocok menjadi binaan Kemenaker," paparnya.

Oleh karena itulah dengan mempertimbangkan uraian tersebut Forum PLKP menolak pembubaran Direktorat Pembinaan Kursus Dan Pelatihan dan Direktorat yang membina PTK PNF.

"Tentunya kita menolak pembubaran kedua Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tersebut karena selain bermasalah secara teknis juga bermasalah secara yuridis, khususnya pasal.13 dan pasal 26 Undang - Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisitim Pendidikan Nasional. Forum PLKP meminta pada Presiden untuk mengembalikan keberadaan Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal yang membawahi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Kalaupun karena pertimbangan tertentu Kursus dan Pelatihan harus bergabung dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pendidikan Vokasi maka presiden perlu menetapkan keberadaan Direktorat Pembinaan Kursus," katanya. (wan)

  • Share

BERITA TERKAIT

Sports

Berita Terkini

Berita Populer

NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter to get notification about new updates, information, discount, etc..